MTN_Mempawah, Kalimantan Barat — Sejumlah kebijakan di SMA Negeri 1 Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, mulai menjadi sorotan publik. Kamis, (05/03/2026).
Beberapa persoalan yang dipertanyakan antara lain terkait dana foto angkatan siswa kelas XII, pungutan biaya ujian praktik, fasilitas sekolah, hingga mekanisme pembagian bantuan makanan bagi siswa.
Salah satu isu yang mencuat berkaitan dengan rencana pembuatan foto angkatan siswa kelas XII. Kegiatan tersebut awalnya diinisiasi oleh para siswa sebagai bentuk kenangan sebelum kelulusan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dua perwakilan siswa sempat mengajukan permohonan kepada pihak sekolah untuk mendapatkan persetujuan kegiatan tersebut. Namun pengajuan tersebut tidak disetujui oleh pimpinan sekolah.
Permasalahan muncul karena sebagian siswa sebelumnya telah mengumpulkan dana melalui bendahara kelas untuk keperluan kegiatan tersebut.
Salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait status dana yang telah dikumpulkan oleh siswa.
“Perwakilan siswa sudah menghadap pimpinan sekolah, tetapi kegiatan tidak disetujui. Sementara sebagian uang sudah dikumpulkan. Sampai sekarang belum ada kepastian apakah dana tersebut akan dikembalikan atau seperti apa mekanismenya,” ujarnya.
Kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan siswa yang telah menyetorkan dana karena belum adanya penjelasan resmi dari pihak sekolah.
Pungutan Ujian Praktik Jadi Sorotan
Sorotan lain juga muncul terkait rencana pelaksanaan ujian praktik bagi siswa kelas XII untuk mata pelajaran pilihan Kimia dan Biologi yang direncanakan dilaksanakan di PT Jarum, wilayah Kepayang.
Dalam kegiatan tersebut, siswa yang mengikuti ujian praktik disebut diminta membayar biaya transportasi sebesar Rp50.000 per orang.
Kebijakan ini memunculkan pertanyaan dari sejumlah pihak karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran sekolah.
Menurut sumber tersebut, kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran seharusnya telah direncanakan dalam anggaran sekolah sebelum tahun ajaran dimulai.
Ia juga mempertanyakan pemanfaatan Dana PBP (Pembiayaan Beasiswa Pendidikan) yang diterima sekolah, yang dinilai dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran seperti ujian praktik.
Perbandingan dengan beberapa sekolah lain di Kalimantan Barat juga muncul. Beberapa sekolah disebut mampu menyelenggarakan kegiatan edukatif tanpa membebankan biaya tambahan kepada siswa.
“Di beberapa sekolah lain, ada yang membawa siswa mengikuti kegiatan bimbingan karier ke Pontianak tanpa memungut biaya tambahan dari siswa,” ujarnya.
Dengan jumlah siswa SMA Negeri 1 Sungai Pinyuh yang disebut mencapai sekitar 926 orang, sejumlah pihak menilai pengelolaan anggaran sekolah seharusnya dapat mendukung berbagai kegiatan pembelajaran.
Fasilitas Sekolah Dikeluhkan
Selain persoalan pendanaan kegiatan, fasilitas sekolah juga menjadi perhatian.
Akses jaringan WiFi di lingkungan sekolah dilaporkan kerap tidak dapat digunakan secara optimal, termasuk saat kegiatan pembelajaran daring maupun pertemuan melalui aplikasi konferensi video.
Akibat kondisi tersebut, sejumlah guru dan siswa disebut harus menggunakan paket data pribadi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Di sisi lain, dinamika internal sekolah juga menjadi perbincangan sejak terjadinya pergantian kepala sekolah. Beberapa pihak menilai komunikasi di lingkungan sekolah belum berjalan secara terbuka, dan sejumlah aspirasi tenaga pendidik disebut belum sepenuhnya mendapatkan respons.
Pembagian Makanan Bergizi Gratis Dipertanyakan
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah mekanisme pembagian program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa.
Sejumlah siswa mengaku melihat adanya guru yang mengambil jatah makanan yang seharusnya diperuntukkan bagi siswa. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai sistem pembagian bantuan tersebut.
Menurut sumber yang sama, kondisi serupa disebut terjadi pada hari tertentu ketika jumlah siswa yang hadir di sekolah berkurang, seperti saat perayaan Cap Go Meh.
Beberapa pihak menilai sisa makanan yang tersedia seharusnya dapat dibagikan kembali kepada siswa yang hadir agar bantuan tersebut tetap tepat sasaran.
Publik Minta Evaluasi
Sejumlah pihak berharap adanya klarifikasi dan transparansi dari pihak sekolah terkait berbagai persoalan tersebut.
Selain itu, publik juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan kebijakan di SMA Negeri 1 Sungai Pinyuh guna memastikan kegiatan pendidikan berjalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(Evi Zulkifli)
