Tribratanusantara.co.id//Jayapura — Ribuan massa Pendukung Paslon Guburnur No.urut, 1 Melakukan Aksi Demo Damai Didepan Kantor Gubernur Papua, Senin (11/08/2025).
Mereka datang sekitar Pukul, 10:00 wit, sembari membawa spanduk dengan beragam tulisan, disertai bendera merah putih.
Ribuan Masa yang terlibat dalam aksi Demo kali ini, merupakan Representase, Gereja, Adat, Komponen Pemuda, Perempuan, Paguyuban,Tokoh NU, Serta Komunitas Sorban Papua.
Berbagai ragam tulisan yang tertuang dalam isi spanduk itu memberikan kritik yang sangat pedas diantaraanya “Copot jabatan para penjahat demokrasi”.
“PPS, PPD, KPU, Pandis dan Bawaslu bekerja dengan Jurdil dan berintegritas, jangan mau diintervensi Parcok dan penjahat demokrasi”.
Selain itu tulisan lain juga pada spanduk bertuliskan “Presiden Prabowo bertindak, biarlah TNI ambil alih amankan PSU agar pemilu di Papua terwujud dengan aman dan damai, tanpa intervensi”.
Dalam kesempatan yang sama Koordinator aksi Demo Damai Papua, Pdt Jhon Baransano menyampaikan dalam orasinya bahwa, ada ribuan massa yang terlibat dalam aksi demo damai kali ini.
Mereka merupakan representase gereja, adat, komponen pemuda, perempuan, paguyuban,Tokoh NU, serta Komunitas Sorban Papua,kata Jhon.
Lebih lanjut Jhon katakan, yang menjadi tuntutan mereka adalah demokrasi di Papua yang tidak berjalan sesuai tupoksinya.
Termasuk, Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni yang dinilai tidak netral, serta adanya intervensi “parcok”.
Selain itu juga Jhon Baransano menyampaikan, tidak netral “Bahlil Lahadalia” dalam kunjungan kerjanya di Papua, Padahal, jabatannya sebagai Menteri ESDM,” ujar Baransano.
Selain itu, ia menilai bahwa para bupati diarahkan untuk memenangkan salah satu paslon di Papua.
Jhon Baransano Menyoroti Keterkaitan Pejabat Pemerintah, (Bupati) yang menjemput Surat Suara serta ketidak Netralan Institusi Polri dalam PSU Papua Kali ini
Sementara, dalam orasi, mereka menyebut menggunakan instrumen negara mulai dari menteri, polisi, wali kota dan bupati untuk merusak tatanan demokrasi di atas tanah Papua.
Mereka juga menyoroti bupati yang menjemput surat suara, termasuk ketidak neteralan institusi Polri dalam PSU kali ini.
Sementara itu, para massa yang berorasi hingga di halaman Kantor Gubernur Papua, Mereka meminta bertemu dengan Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni, Namun massa hanya diterima oleh Pj Sekda Papua, Suzana D Wanggai dan OPD terkait lainya, ungkap Jhon.
menurutnya biarlah TNI yang mengabil alih untuk mengamankan PSU Papua ini, dan apa yang menjadi impian rakyat bisa terlindungi dari semua impian rakyat diatas tanah ini, dimana kita memberikan tanggung jawab ini kepada TNI supaya Demokrasi ini ditegahkan,
Selanjutnya John menyampaikan kepada ibu Sekda sebetulnya bapak PJ Gubernur harus ada hari ini, karena kami mau tanya Dia secara jelas, tugasmu apa sesungguhnya, PJ Gubernur itu punya tugas harus jelas hanya untuk menyelesaikan Pilkada PSU Papua, tetapi hari ini kalau rakyar berteriak di Kantor Gubernur Papua baru Dia (PJ Gubernur) tidak ada memang sesuatu yang sungguh luar biasa, tapi biar sudah ada kita punya Sekda Papua yang bisa pimpin Papua, Ibu Sekda Bisa Pimpin Papua Barang apa jadi? ungkap “Jhon” seraya mengakhiri orasinya.
Kesempatan yang sama juga, Ketua Dewan Adat Sentani (DAS) Pdt Orgenes Kaway, STh.
dalam orasinya menyampaikan ketika matahari terbit memancarkan sinarnya diatas tanah ini maka kita menikmati sesuatu yang bermanfaat, dikatakan oleh Ketua DAS bahwa, hari ini kami berdiri di tempat ini kami selaku tuan tanah diatas tanah ini sering kali kami merasa selama ini suara kami diabaikan, dan tidak pernah ditanggapi serius oleh pemerintah diatas tanah yang diberkati ini, Menurut “Organes Kaway” bahwa, Roh dari Demokrasi yang sekarang ini lamah, sudah bukan lagi disebut Demokrasi, Ujarnya.
Selanjutnya kesempatan yang sama ketika tim media menjumpai salah satu Ketua Relawan Tim Kerja Garuda Nusantara Provinsi.
“Heinner Marandof” mengatakan bahwa momentum hari ini, sungguh luar biasa agar pemerintah Provinsi Papua, bahkan TNI Polri bisa memahami situasi yang terjadi pada Pilkada Papua, 27 November 2024, sampai pada PSU Papua, 06 Agustus 2025 sehingga dengan PSU ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan-kecurangan yang bisa membuat rakyat papua menjadi marah dan bahkan bisa muncul hal-hal yang tidak kita inginkan, kata Heinner.
Harapan Kepada Pemerintah Baik Daerah Maupun Pusat Terkait PSU Papua 2025.
Menurut Heinner Marandof, bahwa jangan ada keberpihakan dari pemerintah kepada oknum bakal calon Gubernur dan kalau boleh biarkan proses demokrasi ini dapat berjalan sesuai dengan hati nurani rakyat, sehingga kedepan jangan sampai ada bahasa-bahasa yang bilang calon ini merupakan usulan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan juga jangan membuat masyarakat ini sudah tidak percaya lagi dengan Pemerintahan yang ada ujarnya,
Selanjutnya terkait statement soal mengklaim kemenangan Paslon Gubernur baik diberita Media Online sekarang ini, menurut Heinner Marandof selaku Ketua Tim Kerja Garuda Nusantara Provinsi mengatakan bahwa, menyangkut soal Klaim-klaim ini kan sudah terbukti bahwa bagaimana tindakan pemerintah, TNI, Polri, bahkan telah jelas, dimana ada bukti-bukti rekaman dari oknum-oknum terkait yang membantu melakukan kecurangan dalam PSU Papua, 06 Agustus 2025, dan bukan itu saja , beberapa waktu lalu kejadian di Mambramo itu, ada yang datang dengan berbagai-macam cara untuk mengelabui data yang ada seperti di Membramo tetapi itu juga Rakyat dengan keras menolak mereka, dan menyuruh kembali tidak boleh bergabung, jadi harapan rakyat, kata Heinner Pemerintah harus berdiri adil di tengah-tengah dan jangan sampai pemerintah ikut terlibat menghancurkan harapan rakyat di papua yang sudah terintegrasi diatas sistim tatanan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang ada di papua ini, ujar Heinner.
Pewarta; Vicky Ririhena
Editor : Naurah
