MTN_Jakarta – Kinerja keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kembali menjadi sorotan. Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati, menilai PLN perlu melakukan evaluasi internal guna menghadapi potensi risiko krisis energi global. Jumat, (27/03/2026).
Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Jumat (27/03/2026), Kasihhati menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi keuangan PLN yang dinilai mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menyebut total utang PLN pada 2024 mencapai Rp711,2 triliun, meningkat dari Rp655 triliun pada tahun sebelumnya atau naik sekitar Rp56,2 triliun dalam satu tahun. Selain itu, laba bersih PLN juga disebut mengalami penurunan dari Rp22 triliun pada 2023 menjadi Rp17,7 triliun pada 2024.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian sebagai bagian dari evaluasi efisiensi dan tata kelola perusahaan.
“PLN memiliki posisi strategis dalam penyediaan listrik nasional, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Soroti Laporan Keuangan
Kasihhati juga menyinggung adanya indikasi awal ketidaksesuaian pencatatan dalam laporan keuangan dengan nilai sekitar Rp20,9 triliun pada 2026. Namun, ia menegaskan bahwa temuan tersebut masih bersifat indikatif dan memerlukan audit investigatif oleh pihak berwenang.
Ia meminta agar dilakukan verifikasi dan audit lanjutan untuk memastikan kebenaran data tersebut serta menghindari spekulasi di masyarakat.
Desak Pemerintah Lakukan Evaluasi
Selain itu, Kasihhati juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja PLN dan kementerian terkait. Ia menilai evaluasi diperlukan sebagai langkah pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan negara.
Menurutnya, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan perusahaan, maka perlu dilakukan langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk evaluasi terhadap jajaran direksi PLN.
Kritik Komunikasi Publik Pemerintah
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti komunikasi publik pemerintah terkait potensi dampak krisis energi. Ia menilai penyampaian informasi kepada masyarakat harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan keresahan.
Menunggu Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN, Kementerian BUMN, maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Ketua Umum PTN tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Tantangan Sektor Energi
Sejumlah pengamat energi sebelumnya juga menyoroti besarnya kebutuhan investasi di sektor kelistrikan nasional serta tantangan global, termasuk fluktuasi harga energi akibat konflik internasional. Sementara itu, pemerintah dan PLN menyatakan bahwa pembiayaan yang dilakukan merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur listrik jangka panjang guna menjaga pasokan listrik nasional.
(Evi Zulkipli/Tim)
