BREAKINGNEWS-II-MTM
JAKARTA, 29 Oktober 2026 — Keluhan masyarakat mengenai meningkatnya beban hidup, melemahnya daya beli, sulitnya memperoleh pekerjaan, serta mahalnya kebutuhan pokok menjadi sorotan Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Ia menilai berbagai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan selama dua tahun terakhir.
Menurut Sutan Nasomal, aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat sekaligus pengingat bagi pemerintah agar lebih memperhatikan kondisi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Keluhan bahwa hidup semakin susah harus didengar dan ditindaklanjuti secara serius. Pemerintah perlu melihat secara langsung bagaimana masyarakat menghadapi kenaikan beban hidup, kesulitan memperoleh penghasilan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Sutan Nasomal saat memberikan keterangan melalui sambungan telepon kepada sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan daring, dari Markas Pusat Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) di kawasan Cijantung, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Sutan Nasomal dikenal sebagai pakar hukum internasional, ekonom, serta Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID).
Daya Beli dan Lapangan Kerja Menjadi Sorotan
Sutan Nasomal menilai, persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat perlu ditangani melalui kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar rakyat. Menurutnya, kesulitan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dapat berdampak langsung terhadap kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan rumah tangga lainnya.
Ia juga menyoroti kondisi pelaku usaha yang menghadapi tekanan ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan keberlangsungan usaha kecil dan menengah, menjaga daya beli masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja agar roda perekonomian dapat bergerak secara lebih merata.
Selain persoalan ekonomi, ia menilai pelaksanaan peraturan, termasuk ketentuan perpajakan, harus mengedepankan kepastian hukum, transparansi, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat warga negara.
“Peningkatan penerimaan negara harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat. Penegakan aturan harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh mengabaikan aspek keadilan maupun martabat warga,” tegasnya.
Pemerintah Diminta Mengevaluasi Kebijakan
Dalam pandangannya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kebijakan selama 2025–2026. Evaluasi tersebut, menurut Sutan Nasomal, penting untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat secara luas, bukan hanya kelompok tertentu.
Ia juga menyoroti persoalan kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat berdampak pada kesehatan, ketersediaan air bersih, aktivitas ekonomi, serta kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
Menurutnya, penanganan bencana ekologis harus disertai langkah pencegahan, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab, serta pemulihan lingkungan. Penetapan status bencana nasional, apabila diusulkan, perlu dinilai berdasarkan skala dampak, kondisi lapangan, dan ketentuan yang berlaku.
Sutan Nasomal juga meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana. Menurutnya, masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan saling melempar tanggung jawab ketika menghadapi persoalan yang berdampak luas.
Lima Pokok Aspirasi Mahasiswa
Sutan Nasomal menilai sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi perlu dicermati dan ditanggapi melalui dialog terbuka. Pokok aspirasi yang disampaikan dalam bahan keterangan tersebut meliputi:
1. Penanganan karhutla dan penegakan hukum terhadap korporasi
Mahasiswa menuntut penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan serta bencana ekologis lainnya, penindakan terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab, dan pembenahan tata kelola lahan.
2. Prioritas APBN untuk kepentingan rakyat
Mahasiswa meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mereka juga mendorong evaluasi penggunaan anggaran untuk berbagai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), agar pelaksanaannya efektif, transparan, dan akuntabel.
3. Biaya pendidikan, layanan dasar, dan lapangan kerja
Aspirasi lainnya mencakup upaya menekan beban biaya pendidikan, memperluas akses air bersih dan fasilitas kesehatan, serta menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat.
4. Penegakan hukum dan pemberantasan KKN
Mahasiswa menuntut penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta evaluasi terhadap regulasi yang dinilai kontroversial, termasuk ketentuan mengenai TNI, KUHP, dan sektor keuangan.
5. Kebebasan berpendapat dan perlindungan HAM
Aspirasi tersebut juga mencakup perlindungan kebebasan menyampaikan pendapat, penuntasan pelanggaran hak asasi manusia sesuai mekanisme hukum, peninjauan penahanan yang dipersoalkan, serta pembatasan keterlibatan militer dalam ranah sipil sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Sutan Nasomal, seluruh tuntutan tersebut perlu dibahas secara terbuka dengan mempertimbangkan dasar hukum, kondisi faktual, dan kepentingan masyarakat luas.
Pemerintah Diminta Mendengar Suara Rakyat
Sutan Nasomal menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi selama dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum. Ia berharap pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat membuka ruang dialog dengan mahasiswa serta kelompok masyarakat yang menyampaikan keluhan.
Ia juga menilai kehadiran dan respons langsung dari pejabat yang berwenang dalam menerima aspirasi dapat menjadi bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik.
“Pemerintah perlu lebih peka terhadap kesulitan yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menambah beban rakyat. Evaluasi harus dilakukan secara terbuka, dan hasilnya perlu dirasakan hingga lapisan masyarakat paling bawah,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat menjadikan berbagai aspirasi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan publik, memperkuat perlindungan hukum, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Narasumber : Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. — Pakar Hukum Internasional, ekonom, pemerhati masalah kemasyarakatan, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), serta sejumlah jabatan organisasi dan akademik sebagaimana tercantum dalam keterangan narasumber.
(Red)
