BREAKINGNEWS-II-MTM
JAKARTA – Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang mengalami tekanan fiskal menjadi perhatian Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Ia menyampaikan keprihatinan terhadap menurunnya kemampuan anggaran daerah yang dinilai dapat memengaruhi keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Siak.
Pakar Hukum Internasional tersebut menilai, persoalan fiskal yang dihadapi Kabupaten Siak tidak semata-mata berkaitan dengan penghematan belanja daerah. Penurunan pendapatan, berkurangnya transfer pemerintah pusat, serta keberlanjutan sektor minyak dan gas bumi (migas) merupakan sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Dalam keterangannya dari Jakarta, Sabtu (31/10/2026), Sutan Nasomal menyoroti kondisi Kabupaten Siak yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak bumi, tetapi saat ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Menurutnya, Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si., bersama jajaran pemerintah daerah membutuhkan dukungan kebijakan dan sinergi antarpemerintahan agar pelayanan masyarakat tetap berjalan di tengah tekanan anggaran.
APBD SIAK TERTEKAN, PEMBANGUNAN MEMBUTUHKAN PERHATIAN
Berdasarkan bahan Nota Keuangan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026 yang dipaparkan dalam rapat paripurna DPRD pada 25 September 2026, pendapatan daerah direncanakan mengalami penurunan sekitar Rp160,17 miliar, dari sebelumnya Rp2,370 triliun menjadi Rp2,210 triliun.
Transfer pemerintah pusat juga tercatat mengalami pengurangan sekitar Rp131 miliar, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan perubahan anggaran tercatat sebesar Rp623,06 miliar.
Penyesuaian pendapatan tersebut turut berdampak terhadap belanja daerah yang direncanakan berkurang sekitar Rp134,69 miliar, dengan rancangan defisit anggaran sebesar Rp26,6 miliar.
Angka tersebut memperlihatkan adanya penyempitan ruang fiskal yang perlu diperhitungkan secara cermat oleh pemerintah daerah.
Sutan Nasomal menilai, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah Kabupaten Siak tetap memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Namun, seluruh program tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai.
Karena itu, pemerintah pusat diharapkan memberikan perhatian terhadap kebutuhan fiskal daerah penghasil migas, termasuk Kabupaten Siak, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer ke daerah dan dana bagi hasil sumber daya alam.
JANGAN BIARKAN PEMKAB SIAK MENGHADAPI TEKANAN FISKAL SENDIRIAN
Sutan Nasomal mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan transfer ke daerah, khususnya bagi wilayah yang memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Menurutnya, pembahasan mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) migas, realisasi transfer pusat, serta kemampuan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan bahwa penyusutan anggaran berpotensi memberikan dampak terhadap berbagai sektor pelayanan masyarakat.
Dalam bahan rancangan perubahan APBD tersebut, belanja modal tercatat mengalami penurunan sebesar 27,23 persen, belanja transfer ke desa 22,80 persen, belanja hibah 22,63 persen, dan belanja bantuan sosial sebesar 43,29 persen.
Meskipun perubahan alokasi anggaran tidak serta-merta berarti seluruh program akan dihentikan, angka tersebut perlu dicermati karena dapat memengaruhi kapasitas pembangunan dan pelayanan publik apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Sutan Nasomal menegaskan pentingnya efisiensi anggaran yang tetap memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, penghematan tidak boleh hanya berorientasi pada pemangkasan angka dalam dokumen APBD, tetapi harus mempertimbangkan manfaat dan dampak setiap kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.
PT BUMI SIAK PUSAKO MENJADI PERHATIAN, PEMELIHARAAN ASET MIGAS PERLU DIEVALUASI
Di tengah tekanan fiskal Kabupaten Siak, Sutan Nasomal juga menyoroti keberadaan PT Bumi Siak Pusako (BSP), badan usaha milik daerah yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi.
Sebagai salah satu aset strategis daerah, keberlangsungan operasional dan kinerja keuangan PT BSP memiliki arti penting bagi perekonomian Kabupaten Siak.
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor operasional perusahaan tersebut menghadapi sejumlah tantangan teknis, termasuk persoalan congeal atau pengentalan minyak yang dapat mengganggu kelancaran aliran minyak melalui jaringan pipa.
Persoalan tersebut perlu mendapatkan evaluasi teknis agar keandalan fasilitas dan keberlangsungan produksi dapat dipertahankan.
Selain itu, berdasarkan bahan pengamatan lapangan yang diterima redaksi, terdapat sejumlah fasilitas dan jalur operasional yang terlihat ditumbuhi semak belukar, termasuk di sekitar jaringan pipa, tiang jaringan listrik, dan akses fasilitas pendukung produksi.
Temuan visual tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis untuk memastikan kondisi pemeliharaan, pengawasan aset, dan penerapan standar keselamatan operasional.
Namun demikian, kondisi vegetasi di sekitar fasilitas tidak dapat secara langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pengurangan anggaran pemeliharaan ataupun pelanggaran standar keselamatan.
Diperlukan penjelasan resmi dan pemeriksaan dari pihak perusahaan untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Sutan Nasomal menekankan bahwa efisiensi perusahaan tidak boleh mengorbankan keselamatan kerja, pemeliharaan fasilitas, dan keandalan operasional sektor migas.
Ia mendorong manajemen PT BSP melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fasilitas produksi, kebutuhan pemeliharaan, serta langkah pencegahan gangguan operasional.
Transparansi mengenai perkembangan produksi, biaya operasional, investasi, dan kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah juga dinilai penting untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.
PEMKAB DAN DPRD SIAK PERLU MEMPERKUAT PENGAWASAN BUMD
Sutan Nasomal turut mendorong Pemerintah Kabupaten Siak bersama DPRD memperkuat fungsi pengawasan terhadap badan usaha milik daerah, terutama perusahaan yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian daerah.
Evaluasi perlu mencakup perkembangan produksi, biaya operasional, kebutuhan investasi, efisiensi perusahaan, pemeliharaan aset, hingga potensi kontribusi dividen kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, BUMD harus dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.
Keberadaan perusahaan daerah bukan sekadar kepemilikan aset, melainkan harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat.
Meski demikian, peningkatan kontribusi perusahaan juga harus memperhitungkan kebutuhan investasi dan pemeliharaan agar tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan produksi.
Sutan Nasomal menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu langkah penting untuk menjawab pertanyaan publik mengenai kondisi PT BSP.
Ia juga mengingatkan agar persoalan penurunan APBD tidak langsung dikaitkan dengan gangguan produksi minyak tanpa adanya data yang menjelaskan hubungan antara realisasi produksi, penerimaan migas, mekanisme DBH, dan kontribusi perusahaan terhadap daerah.
BUPATI AFNI MEMBUTUHKAN SINERGI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Sutan Nasomal memberikan perhatian terhadap tantangan yang dihadapi Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, dalam menjaga kesinambungan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurutnya, tekanan fiskal membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, BUMD, serta seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah Kabupaten Siak perlu menetapkan skala prioritas pembangunan secara cermat, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pertanian, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, pemerintah pusat diharapkan memastikan kebijakan transfer dan pembagian penerimaan sumber daya alam dilaksanakan sesuai ketentuan serta mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah.
Ia juga mendorong Bupati Afni Zulkifli dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat komunikasi dengan kementerian terkait untuk memperjuangkan kebutuhan fiskal Kabupaten Siak melalui mekanisme yang tersedia.
DPRD Kabupaten Siak juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran secara optimal demi memastikan setiap kebijakan APBD benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat.
Sutan Nasomal menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah daerah bukan berarti mengesampingkan kritik dan pengawasan.
Sebaliknya, dukungan harus berjalan beriringan dengan evaluasi yang objektif, transparansi, dan pertanggungjawaban agar pengelolaan pemerintahan semakin baik.
SIAK KAYA SUMBER DAYA ALAM, KETAHANAN FISKAL HARUS DIPERKUAT
Persoalan yang menjadi perhatian Sutan Nasomal adalah bagaimana Kabupaten Siak dapat memperkuat ketahanan fiskal ketika pendapatan daerah mengalami penurunan, sementara kebutuhan pembangunan terus berjalan.
Kekayaan sumber daya alam tidak secara otomatis menjamin besarnya APBD. Penerimaan daerah juga dipengaruhi oleh produksi migas, harga komoditas, formula dana bagi hasil, transfer pemerintah pusat, PAD, dan berbagai ketentuan fiskal lainnya.
Karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur penerimaan dan belanja daerah.
Ia mendorong keterbukaan informasi mengenai realisasi DBH migas, perkembangan produksi, kinerja BUMD, serta program pembangunan yang mengalami penyesuaian anggaran.
Pemerintah Kabupaten Siak juga perlu memperkuat sumber pendapatan yang berkelanjutan, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, menjaga aset produktif, dan memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif.
Di sisi lain, pemerintah pusat diharapkan memberikan perhatian terhadap kebutuhan daerah penghasil sumber daya alam agar kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.
PESAN SUTAN NASOMAL: SELAMATKAN KEUANGAN DAERAH, JAGA ASET MIGAS, DAN LINDUNGI KEPENTINGAN RAKYAT
Pada bagian akhir pandangannya, Sutan Nasomal menekankan bahwa persoalan keuangan Kabupaten Siak harus diselesaikan melalui langkah konkret, koordinasi, dan evaluasi menyeluruh.
Pemerintah pusat diharapkan memberikan perhatian proporsional terhadap kondisi fiskal daerah. Pemerintah Kabupaten Siak bersama DPRD perlu memperkuat tata kelola keuangan, sedangkan PT BSP diharapkan meningkatkan keandalan operasional dan menjaga aset strategis perusahaan.
Menurutnya, tantangan APBD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarlembaga, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Kabupaten Siak tidak cukup hanya dikenal sebagai daerah penghasil minyak. Potensi sumber daya alam yang dimiliki harus dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan keuangan daerah.
Publik kini menantikan langkah konkret pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Siak, DPRD, serta manajemen PT BSP dalam menjawab persoalan fiskal dan menjaga keberlanjutan pembangunan.
Sebab, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bukan hanya diukur dari besarnya penghematan anggaran, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga pelayanan publik, melindungi aset daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Siak membutuhkan sinergi, transparansi, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Narasumber : Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Ketua Umum YLBH Mualaf Indonesia Call Center : 087719021960.
(Red)
