MTN_Mempawah – Rencana tender pembangunan rumah dinas Bupati di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp15 miliar, menuai kritik dari sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa. Sabtu, (21/06/2026).
Informasi mengenai paket pembangunan tersebut dijadwalkan memasuki tahap tender pada Februari 2026. Rencana itu kemudian menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan memicu berbagai tanggapan di media sosial.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Bersatu, Muslim, menyampaikan bahwa pihaknya mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah terkait rencana pembangunan tersebut. Ia menyebut sebelumnya terdapat pernyataan bahwa pembangunan rumah dinas akan dikaji ulang bersama tim pemerintah daerah.
“Pada saat aksi, telah disampaikan bahwa pembangunan rumah dinas ini tidak akan dilanjutkan dan akan dibahas kembali. Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi kepada masyarakat, sementara informasi tender sudah muncul,” ujar Muslim.
Menurutnya, masyarakat berharap adanya transparansi dan penjelasan terbuka dari pemerintah daerah terkait urgensi pembangunan tersebut, terutama di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, seperti kondisi infrastruktur, dampak kebakaran hutan, dan pelayanan publik.
Muslim juga menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk aksi penyampaian aspirasi, apabila tidak ada klarifikasi resmi dari pemerintah daerah.
“Kami berharap ada penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan menurunkan kepercayaan publik,” katanya.
Sementara itu, seorang warga Desa Pasir, Irwandi, juga menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah dapat memprioritaskan pembangunan yang dinilai lebih berdampak langsung bagi masyarakat. Ia mencontohkan kondisi Makam Religi Opu Daeng Manambon yang berada di wilayah Sebukit Rama, Desa Pasir.
Menurut Irwandi, kawasan tersebut sering dikunjungi peziarah dari berbagai daerah, termasuk luar negeri, namun belum mendapatkan perhatian pembangunan yang memadai.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pembangunan fasilitas yang mendukung kepentingan masyarakat luas, termasuk situs religi yang memiliki nilai sejarah dan budaya,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mempawah terkait rencana tender pembangunan rumah dinas tersebut maupun tanggapan atas kritik yang disampaikan masyarakat.
(Evi Zulkipli)
