BREAKINGNEWS-II-MTM
JAKARTA, 8 Oktober 2026 — Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., menyoroti tingginya penerimaan pajak negara di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilainya semakin berat.
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan perpajakan agar lebih berkeadilan dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing kelompok masyarakat.
Menurut Sutan Nasomal, penerapan pajak seharusnya tidak dilakukan dengan pendekatan yang sama terhadap seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah, kata dia, perlu membuat skema yang lebih proporsional berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Presiden bersama para pakar yang membidangi perpajakan perlu meninjau kembali kebijakan pajak yang bersumber dari masyarakat. Harus ada perbedaan antara masyarakat miskin, kelas menengah, dan masyarakat berpenghasilan tinggi.
Jangan sampai beban pajak justru semakin menekan masyarakat kecil,” ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online, di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Cijantung, Jakarta, Kamis (8/10/2026), melalui sambungan telepon seluler.
Soroti Penerimaan Pajak
Sutan Nasomal juga menyoroti besarnya penerimaan pajak pemerintah. Dalam data yang dikutip dalam pernyataannya, penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2026 disebut mencapai Rp1.409 triliun, atau tumbuh 24,1 persen secara tahunan. Angka tersebut setara dengan 59,8 persen dari target penerimaan pajak APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Ia menilai tingginya penerimaan negara dari sektor perpajakan harus diikuti dengan kebijakan yang memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika penerimaan pajak negara sangat besar, sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah?” katanya.
Ia juga menyoroti rencana target penerimaan pajak pemerintah pada 2027 yang disebut mencapai sekitar Rp2.593 triliun.
Masyarakat Kecil Dinilai Semakin Tertekan
Menurut Sutan Nasomal, dirinya menerima berbagai keluhan masyarakat mengenai sulitnya kondisi ekonomi saat ini. Ia menyebut sebagian masyarakat mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan dan mempertahankan usaha.
“Masyarakat kecil semakin sulit menemukan peluang usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tabungan banyak yang sudah terpakai untuk bertahan hidup, sementara sumber penghasilan baru juga sulit diperoleh,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi pedagang di pasar tradisional yang menurutnya mengalami penurunan daya beli. Sejumlah pedagang, kata dia, bahkan terpaksa menghentikan usahanya karena sepinya pembeli.
“Kalau daya beli masyarakat terus menurun, maka dampaknya bukan hanya kepada masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga kepada pedagang, pelaku usaha kecil, pekerja informal, dan sektor ekonomi lainnya,” katanya.
Minta Harga Energi Mendukung Masyarakat
Sutan Nasomal juga meminta pemerintah mempertimbangkan kebijakan harga energi yang lebih berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia mengusulkan agar tarif listrik dapat diturunkan dan kebijakan harga BBM diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Seharusnya kebijakan tarif listrik dan harga BBM mempertimbangkan kemampuan masyarakat kecil. Energi merupakan kebutuhan dasar sekaligus bagian penting dari perputaran ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kondisi pengemudi ojek online (ojol) yang menurutnya mengalami penurunan pendapatan. Namun, angka pendapatan yang disebutkannya perlu dilihat berdasarkan data yang terverifikasi dan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh pengemudi ojol.
Pemerintah Diminta Pastikan Pajak Kembali kepada Rakyat
Lebih lanjut, Sutan Nasomal menilai penerimaan pajak yang besar harus diikuti dengan pengelolaan APBN yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan penerimaan negara apabila di tengah meningkatnya pendapatan pajak masih terdapat masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Penerimaan negara harus kembali kepada rakyat dalam bentuk kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat usaha kecil, serta menjaga daya beli masyarakat,” katanya.
Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Menurutnya, sistem perpajakan yang baik harus memenuhi prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemampuan membayar.
“Jangan sampai masyarakat kecil semakin terbebani sementara daya belinya terus menurun. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan ekonomi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh,” tegasnya.
Ajak Semua Elemen Peduli Kondisi Ekonomi Rakyat
Sutan Nasomal juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama memperhatikan persoalan ekonomi masyarakat.
Ia menilai kemiskinan dan menurunnya daya beli harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan biarkan semakin banyak masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Kebijakan negara harus mampu memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkasnya.
Narasumber : Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH. Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) / Association of Young Indonesian Advocates, Ketua Umum YPLBH Prof. Sutan Nasomal, SH., MH. Rektor Universitas Bangsa Negara Berdaya (UBNB), Rektor STIA–STIH Pronass, Pendiri/Pengasuh Ponpes Ass-Saqwa Plus
Ketua Umum YPP Brigade Global Indonesia Plus
