MTN_Mempawah, Kalimantan Barat — Kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Sekabuk–Sei Sederam dan Jalan Sei Sederam–Sebukit Ramah di Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, hingga kini masih menjadi perhatian publik. Proyek yang bersumber dari anggaran tahun 2015 tersebut memiliki nilai total sekitar Rp75 miliar. Minggu, (22/02/2026).
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) sebelumnya melakukan penyelidikan terkait dua paket pekerjaan konstruksi yang proses tendernya dilaksanakan pada 22 Juli 2015.
Kedua paket tersebut meliputi :
Proyek Peningkatan Jalan Sekabuk–Sei Sederam dengan nilai Rp51,5 miliar.
Proyek Peningkatan Jalan Sebukit Ramah–Sei Sederam dengan nilai Rp23,5 miliar.
Proses lelang kedua paket pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mempawah.
Pada paket peningkatan Jalan Sekabuk–Sei Sederam, tercatat sebanyak 27 perusahaan mendaftar sebagai peserta lelang. Namun, hanya satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yakni PT Adhitama Borneo Prima, dengan nilai penawaran sebesar Rp50.422.637.000.
Perusahaan tersebut kemudian ditetapkan sebagai pemenang tender oleh panitia lelang. Sementara itu, pada paket peningkatan Jalan Sebukit Ramah–Sei Sederam, terdapat 36 peserta yang mendaftar.
Dua perusahaan yang mengajukan penawaran adalah PT Melawi Indah dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp19.149.951.000, serta PT Rajawali Sakti Kalbar dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp23.095.000.000. Berdasarkan hasil evaluasi panitia lelang, PT Rajawali Sakti Kalbar ditetapkan sebagai pemenang tender.
Dalam proses penyelidikan, penyidik KPK juga dilaporkan telah melakukan penggeledahan di salah satu lokasi terkait dan meminta keterangan dari pihak perusahaan yang terlibat sebagai bagian dari proses pengumpulan bukti dan klarifikasi.
Kasus ini masih menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait kondisi jalan yang saat ini dilaporkan mengalami kerusakan di sejumlah titik. Warga berharap adanya kepastian hukum serta tindak lanjut dari pihak berwenang agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Salah seorang warga Mempawah, Irwandi, menyampaikan harapannya agar proses penanganan kasus ini dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat.
Menurutnya, kepastian hukum sangat penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara serta perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
“Kami berharap ada kejelasan terkait penanganan kasus ini, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian dan perbaikan infrastruktur dapat segera terealisasi,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi terbaru dari pihak KPK terkait perkembangan penanganan perkara tersebut.
(Evi Zulkipli)
